“Penjagaan pintu kereta itu tidak bisa sembarangan, harus ada ilmunya. Kami akan mengusulkan 22 orang untuk mengikuti pelatihan, dengan kuota awal 16 orang, agar penjagaan lebih profesional dan sesuai standar keselamatan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga akan menutup perlintasan kereta ilegal yang masih ada, termasuk di wilayah Kranji. Penutupan direncanakan mulai dilakukan segera demi menghindari risiko kecelakaan berulang.
“Lebih baik masyarakat memutar sedikit daripada harus menghadapi risiko kecelakaan yang bisa merenggut nyawa,” tegasnya.
Terkait solusi jangka panjang, Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal menjadi prioritas. Rencana tersebut tengah dirumuskan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan target pembahasan pembebasan lahan senilai Rp116 miliar rampung pada akhir Mei.
Ia berharap seluruh ikhtiar yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun pihak PT KAI, dapat berjalan lancar demi meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bekasi.
“Ini adalah ikhtiar bersama. Semoga semua prosesnya dilancarkan dan ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,” tutupnya. (AD)
