BOJONEGORO, Harnasnews – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, kabupaten yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Opini bergengsi ini diberikan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur.
Momentum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung pada Jumat, 2 Mei 2025, di Kantor BPK Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.
Dalam acara resmi yang penuh makna tersebut, laporan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Menurutnya, opini WTP ke-11 ini bukan sekadar penghargaan, tetapi sebuah dorongan moral untuk terus meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Ini bukan hanya soal angka dan laporan, tapi tentang komitmen kita bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Semoga prestasi ini terus kita pertahankan dan menjadi semangat untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Bupati Wahono dengan optimistis.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut mencerminkan budaya kerja profesional dan sistem pengelolaan keuangan yang semakin matang.
“Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip good governance benar-benar dijalankan dalam setiap lini pemerintahan,” tandasnya.
Rasa bangga dan apresiasi tinggi pun disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar, menurutnya, pencapaian opini WTP yang ke-11 kalinya ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di Bojonegoro dijalankan dengan baik, profesional, dan bertanggung jawab. Raihan opini WTP ke-11 ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Umar penuh semangat.
Meski begitu, Umar menekankan bahwa tanggung jawab belum selesai. Ia mengingatkan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP.
“Opini WTP bukan berarti tidak ada catatan. Rekomendasi yang disampaikan BPK tetap harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif agar ke depan tata kelola keuangan kita semakin baik,” tambahnya.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Meskipun pemeriksaan ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk menemukan praktik kecurangan atau fraud, auditor tetap memiliki kewajiban untuk mengungkap setiap penyimpangan, pelanggaran hukum, atau indikasi kerugian negara yang ditemukan selama proses audit.
Bila temuan tersebut bersifat material, maka dapat memengaruhi penilaian opini secara keseluruhan.
Selain menyampaikan opini terhadap laporan keuangan, BPK juga menyoroti aspek lain dalam pemeriksaan, yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kedua aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya.
Raihan opini WTP ke-11 ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Pemkab Bojonegoro untuk terus memperkuat sistem keuangannya.
Dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan, Bojonegoro menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya bisa dicapai, tetapi juga dipertahankan secara konsisten. (SH).
