Browsing Category

Ekonomi dan Bisnis

Pernyataan Dirut Danareksa Soal Pembubaran Sejumlah BUMN Tuai Polemik

JAKARTA, Harnasnews – Direktur utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung membantah pernyataan direktur utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi yang mengatakan bahwa sejumlah perusahaan BUMN bakal dibubarkan, salah satunya adalah PT Amarta Karya (AMKA). Pernyataan itu dikemukakan oleh Yadi saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VI DPR RI. Menurut dia, […]

Dampak Penarikan Dana Muhamadiyah dari BSI, Anggota DPD RI: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA, Harnasnews – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara komperhensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) paska penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun […]

Soal Pelemahan Rupiah, Pemerintah Dinilai Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA, Harnasnews – Otoritas kebijakan cenderung mencari jalan pintas dan mengalihkan tanggung jawab kepada masyarakat. Seolah-olah pelemahan rupiah adalah akibat dari perilaku ekonomi masyarakat, padahal stabilitas nilai tukar adalah tanggung jawab utama pemerintah dan otoritas moneter. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Menanggapi […]

Tercapainya Homologasi, PT Amarta Karya Siap Kontribusi Secara Maksimal Dalam Membangun…

JAKARTA, Harnasnews – Setelah melalui penjajakan, negosiasi dan pemungutan suara (voting) atas Proposal Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pada tanggal 7 Juni 2024 lalu, Tim Pengurus PT Amarta Karya (Persero) (dalam PKPU) telah mengumumkan melalui beberapa media cetak perihal Pengumuman Pengakhiran PKPU dan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT Amarta Karya (Persero). Hal tersebut berdasarkan Putusan […]

Keren, 4 Ormas Keagamaan Ini Tidak ‘Kesusu’ Terima Tawaran Pengelolaan Izin Tambang

JAKARTA, Harnasnews – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Hal ini termuat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Meskipun telah […]

OJK Catat Aset Industri Asuransi aik capai Rp1.121,69 triliun

JAKARTA, Harnasnews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan aset industri asuransi pada April 2024 mencapai Rp1.121,69 triliun atau naik 1,44 persen year on year (yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.105,75 triliun. “Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp903,18 triliun atau naik 2,10 persen yoy,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, […]

Ombudsman: Sebaiknya Iuran Tapera Tak Libatkan Pengusaha

JAKARTA, Harnasnews – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyampaikan iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebaiknya tidak melibatkan pengusaha, namun dengan kesadaran sendiri dari para pekerja untuk mengikuti program itu. “Kalau memang kemudian yang pengusaha itu berat, maka saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu, dan seyogianya iuran Tapera ini tidak melibatkan pengusaha. […]

Menteri Keuangan Ajukan Pagu Indikatif 2025 Sebesar Rp53,195 Triliun

JAKARTA, Harnasnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan total pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp53,195 triliun dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. “Kami bisa sampaikan pagu indikatif Kemenkeu tahun 2025 adalah sebesar Rp53.195.389.273.000,” kata Sri Mulyani Indrawati, dilansir dari antara. Ia menuturkan bahwa berdasarkan […]

OJK Minta BPR Penuhi Modal Inti Minimum Rp6 Miliar di Akhir 2024

BATAM, Harnasnews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar sebelum 31 Desember 2024, dan untuk BPR Syariah (BPRS) sebelum 31 Desember 2025. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, mengatakan ketentuan modal minimum itu sebenarnya sudah […]

OJK Perluas Inklusi Keuangan di Pedesaan Sumut

MEDAN, Harnasnews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas inklusi keuangan di perdesaan Sumatera Utara melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) demi mendekatkan akses masyarakat di provinsi tersebut pada produk dan layanan jasa keuangan. “Kami bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong masyarakat desa untuk lebih mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan formal, yang dapat meningkatkan […]