Bupati Aceh Utara dan Anggota Komisi V DPR RI Tinjau PSN: Fokus Air Bersih, Irigasi, dan Infrastruktur Jalan
Aceh Utara, Harnasnews – Dalam rangka agenda reses masa sidang 2025, Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud (HRD) bersama Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayah WA), serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau berbagai proyek infrastruktur strategis nasional di Kabupaten Aceh Utara, Senin (6/10/2025).
Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dari Kantor Bupati Aceh Utara, dengan titik pertama peninjauan di Jembatan dan Jalan Rel Panton Labu yang merupakan bagian dari proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Panton Labu–Langkahan.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, menegaskan bahwa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Langkahan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Proyek SPAM yang akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Langkahan direncanakan memulai proses tender pada Oktober 2025, dengan kontrak kerja dimulai awal 2026. Lokasi pembangunan akan memanfaatkan dua sumber air utama, yakni Krueng Jambo Aye dan Krueng Kerto, yang dinilai potensial untuk menyediakan pasokan air bersih secara berkelanjutan.
“Kami berharap proyek ini segera terealisasi agar masyarakat Langkahan dan sekitarnya bisa menikmati akses air bersih yang layak,” ujar Bupati Aceh Utara.
Berdasarkan rundown resmi kegiatan reses, rombongan HRD dan Bupati Ayah WA meninjau sedikitnya lima lokasi proyek strategis nasional dan daerah, yaitu:
1. Jembatan dan Jalan Rel Panton Labu (08.30–08.50 WIB) – dipantau langsung bersama Ditjen Bina Marga.
2. Ruas Jalan IJD Panton Labu–Langkahan (09.00–09.40 WIB) – meninjau titik awal hingga akhir ruas yang dirancang meningkatkan konektivitas antarkecamatan.
3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Langkahan – Existing dan Lokasi SPAM Baru (09.45–10.45 WIB) – bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA.
4. Kawasan Transmigrasi Babussalam, Unit 5 (11.00–11.30 WIB) – peninjauan lintas sektor mencakup irigasi, jalan, air bersih, dan sanitasi.
5. Abrasi Pantai Lhok Puuk, Seunuddon (14.30–15.00 WIB) – lokasi terdampak abrasi pantai, menjadi perhatian khusus bagi Ditjen Sumber Daya Air (SDA).
6. Bendung D.I. Krueng Pasee (16.00–16.30 WIB) – salah satu sumber utama pengairan pertanian wilayah tengah Aceh Utara.
Kegiatan ditutup dengan makan malam di Bireuen (Sate Apaleh), menandai berakhirnya rangkaian kunjungan lapangan hari itu.
Dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR untuk Aceh Utara. Dalam sambutannya, H. Ruslan M. Daud (HRD) menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional di daerah pemilihan (Dapil) II Aceh.
“Kami ingin memastikan aspirasi rakyat benar-benar diwujudkan melalui pembangunan nyata. Infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, dan irigasi adalah kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda,” tegas HRD.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah menyediakan lahan dan dokumen pendukung proyek dengan cepat, serta berkomitmen mempercepat proses administrasi menuju pelaksanaan tender.
Hasil dan Rekomendasi Penting Kunjungan.
Dari hasil pemantauan lapangan, disepakati beberapa langkah strategis:
1. Proyek SPAM Langkahan segera ditindaklanjuti dengan tender pada Oktober 2025.
2. Pemkab Aceh Utara diminta menyiapkan seluruh dokumen dan lahan sebelum kontrak dimulai.
3. Komisi V DPR RI akan mengawal penuh percepatan proyek strategis nasional di Aceh Utara.
4. Kementerian PUPR menjamin sinergi lintas direktorat agar proyek air bersih, jalan, dan irigasi berjalan sesuai target.
Kunjungan lapangan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Aceh Utara.
Dengan adanya dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR, diharapkan proyek-proyek strategis ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. (Zulmalik)
