Kementerian PUPR Dorong Pekerja Konstruksi Mempunyai Sertifikasi
KOTA BEKASI, Harnasnews.com – Berkaca dari beberapa kejadian bangunan roboh, padahal usia bangunan masih cukup muda, membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui program pelatihan dan sertifikasi.
Sebanyak 100 peserta nampak mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Utara pada Selasa 14 Oktober 2025.
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian PUPR, Kimron Manik, mengatakan pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah bekerja sebagai tukang namun belum memiliki sertifikasi resmi.
“Melalui program ini, kami ingin agar masyarakat yang sudah bekerja sebagai tukang bisa memiliki sertifikat. Karena di aturan undang-undang menyatakan bahwa setiap orang yang bekerja di bidang konstruksi harus punya sertifikat,” ujar Kimron
Kimron menegaskan, meskipun seseorang telah lama bekerja di bidang konstruksi, sertifikasi tetap menjadi keharusan sebagai bukti kompetensi.
“Lewat sertifikat ini bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah kompeten karena harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sertifikat pelatihan tersebut nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah pengawasan Kementerian PUPR.
“Sudah ada asosiasi yang mendirikan LSP. Di LSP itu terdapat asesor yang menguji langsung para tukang,” terang Kimron.
Menurutnya, sertifikasi tukang konstruksi memberikan sejumlah keuntungan. Selain untuk memenuhi regulasi yang mewajibkan pekerja konstruksi memiliki bukti kompetensi, sertifikat juga menjadi jaminan mutu bagi pengguna jasa.
“Dengan adanya sertifikat ini, peluang tukang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Kesejahteraannya pun bisa meningkat karena user yakin dengan kompetensinya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kimron mengungkapkan pihaknya tengah membangun database nasional tenaga kerja konstruksi bersertifikat agar lulusan pelatihan tidak kehilangan jejak setelah program selesai.
“Ke depan kami akan buat sistem informasi besar. Semua yang sudah dilatih akan kami petakan. jadi kalau ada proyek yang butuh tenaga kerja di daerah tertentu, bisa langsung ditawarkan. Jadi setelah kami latih, tidak dilepas begitu saja. Datanya akan tersimpan berdasarkan identitas KTP,” pungkasnya.(Mam)
