“Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas wajib dijalankan oleh setiap institusi yang mengelola dana publik. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Menurut Adi, sejumlah persoalan yang muncul saat ini diduga berkaitan dengan desain kelembagaan program yang dinilai masih membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan.
“Saya melihat perlu ada keseimbangan antara pelaksana dan pengawas. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin kuat pula sistem kontrol yang harus dibangun,” ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola Program MBG, Adi mengusulkan beberapa langkah perbaikan. Pertama, meningkatkan keterbukaan informasi terkait mitra pelaksana, pengurus yayasan, sumber pengadaan, hingga penggunaan anggaran.
“Kedua, seluruh proses harus dapat diawasi publik. Data penerima program, mitra pelaksana, serta laporan keuangan perlu dibuka secara transparan,” katanya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi, auditor negara, dan masyarakat sipil.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara internal. Perlu ada pihak independen yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Adi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan untuk melemahkan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan agar program strategis tersebut benar-benar mencapai tujuan utamanya.
“Program MBG sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu program ini harus dijaga bersama agar setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari,” pungkasnya.
