Dirinya juga mengangkat filosofi Jawa “ojo dumeh” serta “mikul dhuwur mendhem jero” sebagai landasan dalam membangun budaya kerja pemerintahan.
Menurutnya, setiap individu harus dihargai berdasarkan kemampuan, integritas, dan kontribusi positifnya.
Sementara kekurangan seseorang tidak perlu diumbar, melainkan disikapi secara bijaksana demi menjaga keharmonisan dan kebersamaan.
Lebih jauh, Setyo Wahono berharap kepengurusan ICMI Bojonegoro yang baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Dia mengusulkan adanya forum kolaborasi rutin antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi melalui konsep “sinau bareng”, sehingga berbagai rekomendasi ilmiah dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
“Saya berharap kita dapat membangun ruang belajar bersama secara berkelanjutan. Berbagai masukan, hasil penelitian, dan kajian dari para akademisi akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun regulasi maupun mengambil kebijakan pembangunan,” kata Setyo Wahono.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis ICMI mampu menjadi mitra intelektual yang memberikan kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi erat antara pemerintah dan kalangan cendekiawan diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Bojonegoro yang semakin maju, adaptif, dan berdaya saing di masa mendatang. (Prokopim). (sh)
