Benar adanya tanda pengaruh Jokowi perlahan meredup, tapi harus dilihat secara tepat, bukan berarti ia tidak berperan sama sekali:
- Warisan tetap ada: Jokowi-lah yang pertama kali memulai langkah pemulihan nama baik Soekarno, mengakui ketidakadilan sejarah itu, dan menyiapkan dasar hukumnya. Tanpa langkah awalnya, pencabutan resmi mungkin belum terjadi sekarang.
- Pusat kekuasaan berpindah: Yang berubah adalah posisi, bukan warisan. Saat ini, inisiatif, keputusan, dan penghargaan publik beralih penuh ke tangan pemimpin baru. Megawati kini membangun hubungan langsung dengan Prabowo, bukan lagi melalui Jokowi seperti masa lalu.
- Peran berubah bentuk: Dari pemimpin pengambil keputusan, menjadi tokoh bangsa yang dihormati, tapi tidak lagi menjadi penentu utama arah kebijakan nasional.
Ini adalah hukum alam politik yang wajar, normal, dan sehat, bukan tanda konflik atau putus hubungan.
Makna 4:
Dinamika Kekuatan Politik Indonesia: Pola Baru Hubungan Antar Elite
Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola hubungan politik yang sangat penting:
Dulu: Hubungan utama adalah Jokowi; Megawati, yang menjadi poros seluruh kekuatan politik nasional
Sekarang: Terbentuk pola segitiga baru: Prabowo sebagai pusat kekuasaan, Megawati sebagai penjaga nilai dan sejarah, Jokowi sebagai mantan pemimpin yang dihormati.
Yang paling penting: Megawati kini berposisi mandiri, tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan satu orang saja. Ia membangun hubungan setara dengan presiden baru, berdasarkan kepentingan nasional dan nilai sejarah, bukan lagi ikatan pertemanan atau kerja sama politik semata. Ini membuat keseimbangan kekuatan politik Indonesia menjadi lebih stabil dan matang.
Makna Berlapis
Dari perspektif politik, peristiwa pencabutan TAP MPRS 33/1967 memiliki makna berlapis, dengan Megawati sebagai inti utama:
- Bagi Megawati: Ini adalah penutup luka sejarah, pengukuhan otoritas moral dan ideologis, posisinya semakin tak tergoyahkan sebagai simbol persatuan bangsa.
- Bagi Prabowo: Ini adalah sinyal keberhasilan besar, memperkuat dukungan, stabilitas, dan legitimasi pemerintah.
- Bagi Jokowi: Ini adalah tanda transisi yang wajar, pengaruhnya tidak hilang tapi berubah bentuk, pusat kekuasaan sudah berpindah sepenuhnya.
- Bagi Politik Nasional: Terbentuk keseimbangan kekuatan baru, hubungan antar kekuatan besar kini lebih setara, mandiri, dan berlandaskan kepentingan bangsa, bukan ikatan pribadi.
Intinya: Ini bukan sekadar urusan siapa naik atau turun, tapi peristiwa yang memperbaiki dan meluruskan sejarah, memperkuat persatuan, dan menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia; dengan Megawati sebagai saksi sekaligus penerima keadilan terbesar atas nama ayahnya dan seluruh bangsa.
