- Rakyat Kecil, Petani, dan Pelaku Usaha Lokal Merekalah korban terbesar. Sumber daya mereka ada, kemampuan mereka ada, namun akses dan kesempatan diputus. Mereka dipaksa menjadi penonton di halaman sendiri, sementara hasil bumi dan potensi daerah dibeli dari tempat jauh dengan biaya yang jauh lebih mahal. Pendapatan mereka tidak bertambah, perekonomian desa tidak bergerak, dan harapan untuk bangkit lewat program ini pupus sudah.
- Daerah dan Pemerintah Daerah. Daerah kehilangan peluang emas untuk memutar roda ekonominya sendiri. Anggaran negara yang seharusnya menjadi darah segar bagi pembangunan daerah, justru menjadi aliran keluar yang mengeringkan potensi lokal. Daerah hanya menjadi tempat penyajian makanan, bukan tempat tumbuhnya kemakmuran.
- Generasi Masa Depan dan Pendidikan.
Anak-anak memang diberi makan, tetapi dampak jangka panjangnya justru merugikan. Jika pola ini terus berlanjut, kita sedang mengajarkan dan membiarkan ketidakadilan serta pemborosan terjadi di depan mata mereka. Selain itu, dana yang seharusnya bisa dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah, buku, dan kesejahteraan guru, justru habis terpakai dalam sistem yang tidak efisien dan tidak merata manfaatnya. - Uang Rakyat dan Kepercayaan Publik.
Setiap rupiah anggaran adalah uang hasil keringat seluruh rakyat Indonesia. Ketika uang itu digunakan secara tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan manfaatnya dinikmati segelintir pihak, maka itu adalah kerugian nasional. Lebih parah lagi, kepercayaan rakyat terhadap kebijakan negara dan lembaga pengawas pun perlahan tergerus dan hilang.
Panggilan Kesadaran: Waktunya Bekerja Sesuai Amanah
Fakta ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, terutama bagi para wakil rakyat di DPR. Pengawasan bukan sekadar tugas administrasi, melainkan amanah suci yang diemban atas nama jutaan rakyat. Diam di tengah ketidakadilan, diam di tengah pemborosan, dan diam di tengah penyimpangan, sama artinya dengan membiarkan hak rakyat dirampas perlahan.
Sudah saatnya DPR bangkit, menggunakan hak dan kewenangannya untuk memanggil, memeriksa, serta menuntut pertanggungjawaban dan perubahan arah kebijakan ini. Jangan sampai program yang bernilai mulia ini berubah menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan negara, hanya karena lemahnya pengawasan dan kurangnya keberanian bertindak.
Perlu ada perubahan arah dan aturan yang tegas saat ini juga: mewajibkan sebagian besar kebutuhan pasokan—minimal 60% hingga 80%—harus dibeli dari petani, koperasi, dan usaha lokal setempat. Jika tidak segera diperbaiki, Program MBG hanyalah menjadi bukti besarnya anggaran yang dikeluarkan, namun kosong dari makna pemberdayaan.
Dana negara yang besar ini harus kembali berfungsi sebagaimana semangat awalnya: Memberi makan anak bangsa, sekaligus memberi nafas hidup bagi ekonomi rakyat. Bukan sebaliknya. ***
Penulis: Analis Politik dan Kebijakan Publik
