Oleh: Dr. Adi Suparto, SH., MH
Polemik legalitas administrasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah bergeser dari sekadar perdebatan syarat pemilu menjadi ujian terbesar bagi soliditas politik ketatanegaraan Indonesia. Dibukanya ruang komunikasi lintas fraksi oleh parpol parlemen pasca-Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi sinyal kuat bahwa tembok pertahanan koalisi pemerintah mulai mengalami keretakan serius. Namun, di balik kegaduhan ini, friksi politik yang terjadi justru menjadi penanda penting bahwa napas check and balances dalam demokrasi kita belum sepenuhnya padam.
Berikut adalah konstruksi dialektika dan proyeksi dinamika ke depan dalam melihat fenomena “Ijazahgate”:
1. Dialektika Dua Narasi: Benturan Etika Konstitusi vs Kedaulatan Pemilih
Konflik ini mengkristalisasi dua sudut pandang yang saling bertabrakan di ruang publik:
– Kubu Desakan Parlemen (Tesis): Dimotori oleh PDIP dan PKS yang didukung penuh oleh aliansi masyarakat sipil serta gerakan 150 Guru Besar Indonesia. Alur berpikir kelompok ini berbasis pada asas kepastian hukum: Jika dokumen penyetaraan ijazah SMA dinyatakan batal demi hukum oleh MA, maka syarat formal pencalonan di masa lalu gugur secara ex-tunc (berlaku surut), sehingga legitimasi jabatan yang dipangku saat ini kehilangan landasan legalitasnya.
– Kubu Pertahanan Solo (Antitesis): Berargumen pada prinsip kedaulatan rakyat bahwa mandat pemilu yang diberikan oleh puluhan juta pemilih telah bersifat final dan pelantikan telah sah. Mereka memandang putusan MA yang terbit pasca-pelantikan sebagai peristiwa masa lalu yang tidak serta-merta bisa membatalkan kedudukan politik, serta menuding gerakan angket sebagai manuver yang mengancam stabilitas kerja kabinet.
2. Retaknya Fraksi Parlemen: Dilema Intervensi versus Citra Hukum
Masuknya variabel hukum yang inkrah dari MA memicu keretakan pragmatis di internal koalisi pendukung pemerintah. Intervensi politik dari kelompok loyalis yang memaksakan perlindungan tanpa kompromi kini berbenturan dengan kalkulasi politik jangka panjang partai-partai besar:
