Penerapan rapat dengan cara kombinasi itu, dianggap sah karena diijinkan oleh UU. Prinsipnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengetahui proses pembahasan APBD P 2020 dan APBD DKI 2021.
“Pembahasan APBD memang tidak bisa semua pakai during. Karena ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dibahas dengan tatap muka. Tapi kalau dilakukan pembahasan dengan cepat, tentu itu akan lebih baik. Sehingga APBD 2021 bisa terkejar pembahasannya,” ucap ketua fraksi jawara pileg lalu itu.
Ketua Fraksi Gerindra, Rani ikut menyuarakan nada optimisme jika APBD DKI perubahan dan murni bisa terkejar sesuai jadwal yang ditentukan.
Namun, sebagai pimpinan fraksi, anggota DPRD dari dapil 9 DKI Jakarta itu menghargai kekhawatiran sejumlah anggota dewan untuk hadir dalam rapat pembahasan APBD P dan murni 2021.
“Insya Allah sih terkejar. Kalau pun tidak saya rasa saat ini semuanya maklum.
Kalau dari saya pribadi, bisa secepatnya. Tapi kondisi diinternal dewan yang sebagian masih khawatir, kita juga harus menghargai hal itu,” paparnya.(sof)
