Dengan arguemen “cegah politik dinasti”, maka kaum rivalis berusaha menghadang langkah politik Ade menuju kepemimpinan utama di tengah DPD Golkar Kota Bekasi.
“Bisa dipahami sikap politik kontrarian itu. Yang menjadi masalah, Ade relatif sudah teruji reputasi politiknya.
Capaian sekitar 60-an ribu suara dalam pemilu legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa dijadikan barometer awal di tengah masyarakat Kota Bekasi. Memang, banyak faktor ketika melihat realitas capaian suara, antara lain, ‘amunisi’, di samping sejumlah faktor lainnya,” jelas Agus.
Yang jadi masalah, kata Agus, rivalis yang ada di tengah bursa kepemimpinan musda Golkar di Kota Bekasi ini terkategori jauh dari magnet publik. Saat mengikuti pemilihan legislatif lalu, capaiannya jauh dibawah Ade. Kontras perbedaan reputasi politik dalam diri antar kandidat juga layak menjadi pertimbangan.
And the last but not least, Golkar ke depan di tengah Kota Bekasi ini tetap diperlukan sang pemimpin yang tak boleh di bawah kemampuan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi saat ini. Akan jauh lebih diharapkan jika mampu mengungguli kinerjanya.
“Inilah tantangan yang tak boleh dipandang sebelah mata.
Sang pemimpin DPD Golkar Kota Bekasi harus tetap magnetik, sehingga jika pun dipercaya ke ranah kekuasaan eksekutif mampu berbuat banyak untuk ‘negeri’ Kota Bekasi ini,” ucap Agus.
Pada kesempata itu, Agus juga mendesak DPP Partai Golkar agar jeli dalam memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk maju pada Musda Golkar Kota Bekasi itu.
Sebab berdasarkan informasi yang berkembang, bahwa sebelumnya nama Nofel Hilabi, seperti yang dimuat di salah satu media online terkemuka, pada 2019 lalu menyatakan akan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju menjadi calon Wali Kota Depok.
“Bahkan, baru-baru ini, seperti yang dimuat oleh salah satu media online lokal, berjudul: “Menggaet Kaum Milenial, Nofel Siap Bertarung Di Pilgub Sulteng 2020” hal ini, sebagai bentuk inkonsisten Nofel, dan ini perlu menjadi catatan buat DPP Partai Golkar,” pungkas Agus.
Calon Ketua Partai Harus Berintegritas
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Emrus Sihombing mengatakan siapapun yang maju dalam suksesi pemilihan Calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi harus benar-benar kader yang terjamin secara integritas.
Menurutnya, jka ada indikasi pelanggaran pidana, sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum, DPP Golkar harus berani megambil langkah-langkah strategis.
Dalam persoalan hukum, kata Emrus, partai politik itu bukan hanya berbicara undang-undang atau normatif, akan tetapi partai harus mempertimbangkan tanggung jawab moral.
Sebab keberadaan partai yang dapat diterima masyarakat karena trust (kepercayaan). Oleh karena itu partai politik harus mengedepankan moral, bukan hanya sekedar undang undang.
“Dalam undang-undang memang harus mengedepankan asas praduga tek bersalah. Tetapi di DPD, DPW atau DPP Golkar ada biro hukumnya, biro-biro hukum itu harus bisa mengkaji,” ujar Emrus dalam keterangannya kepada harian Nasional News, baru-baru ini.
Direktur lembaga Emrus Corner ini juga mengatakan, bila ditemukan adanya tindak pidana, DPP harus memanggil orang yang diduga memalsukan dokumen untuk memuluskan pencalonannya sebagai ketua DPD Kota Bekasi itu.
“Seperti, bisa saja biro hukum dari DPP partai tersebut mengatakan, bahwa ditemukan sejumlah dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calon ketua DPD berdasarkan data yang dimilikinya. Dan biro hukum tidak boleh berpihak. Sajikan saja fakta hukumnya agar calon ketua DPD itu dibatalkan untuk maju di suksesi ketua DPD Golkar itu,” kata Emrus.
Emrus mengatakan, yang paling utama dalam politik harus mengedepankan moralitas. Oleh karena itu, ia menyarankan jangan sampai persoalan hukum di tubuh Golkar yang sempat membuat kegaduhan di ranah publik kembali terulang.
Untuk itu, dia berpendapat bahwa siapapun yang maju dalam suksesi pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi mendatang, syarat yang paling utama adalah integritas.
“Jadi kalau boleh, jangan sampai ada sedikitpun catat dalam persoalan hukum. Sehingga Partai Golkar di wilayah tersebut ke depan dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas dan profsional. Selain itu memiliki integritas yang tinggi,” ucap Emrus. (Dji)
