Pembangunan Jembatan Matang Arongan Resmi Dimulai, Perkuat Akses Pendidikan dan Pertanian di Aceh Utara
ACEH UTARA, Harnasnews – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memulai pembangunan Jembatan Matang Arongan di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Pemasangan patok dan pengukuran awal berlangsung pada Kamis sore (14/8/2025), dengan dihadiri pejabat daerah dan perwakilan masyarakat setempat.
Proyek yang dibiayai dari APBD Aceh Utara 2025 ini menelan anggaran sekitar Rp800 juta, dengan spesifikasi lebar 6 meter dan panjang 8 meter. Jembatan ini akan menjadi penghubung vital antara Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Baktiya, sekaligus memperlancar akses pendidikan serta distribusi hasil pertanian.
Momentum Infrastruktur Menjelang HUT RI ke-80
Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Ir. Jaffar, S.T., M.S.M, didampingi Kabid Bina Marga Dr. Muhammad, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan usulan lama masyarakat.
“Kita ambil momentum menjelang HUT RI ke-80 sebagai percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujarnya.
Jaffar menambahkan, dari total anggaran awal Dinas PUPR 2025 sebesar Rp80 miliar, kini tersisa Rp17 miliar yang difokuskan untuk proyek prioritas, termasuk jembatan ini. Sumber pendanaan berasal dari APBD, Dana Otonomi Khusus (DOKA), dan Dana Migas Aceh.
Geuchik Desa Matang Arongan, Yusri Usman, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah.
“Jembatan lama sudah rusak tiga tahun sebelum Bupati sekarang menjabat. Alhamdulillah, kali ini harapan masyarakat terwujud,” katanya.
Ia juga berharap peningkatan jalan pertanian di wilayahnya menjadi prioritas berikutnya demi mendukung aktivitas petani.
Anggota DPRK Aceh Utara Komisi 4, Bukhari dari Partai Aceh, menegaskan bahwa proyek ini murni masuk dalam anggaran reguler hasil advokasi, bukan dana aspirasi.
“Jembatan ini adalah akses utama bagi siswa dan petani. Mari kita rawat bersama,” pesannya.
Pembangunan Jembatan Matang Arongan ditargetkan rampung sesuai kontrak tahun anggaran 2025. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas antar-kecamatan, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kelancaran akses pendidikan di Aceh Utara. (Zulmalik)
