JAKARTA,Harnasnews – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki dugaan penyelewengan proyek pompanisasi di Jakarta yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun mengatakan, masalah banjir yang tak kunjung teratasi di Jakarta disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum.
“Ada dua persoalan utama yang kami lihat. Banjir masih menggenangi Jakarta padahal anggarannya ratusan miliar. Lalu, proyek-proyek penanganan banjir itu sendiri penuh keanehan yang mengarah ke penyelewengan,” ujar Jonly, Senin (16/2/2026).
Menurut Jonly, terdapat delapan proyek pompanisasi dengan total nilai Rp475,6 miliar yang kini sudah masuk temuan auditor. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai lokasi. “Total anggarannya hampir setengah triliun rupiah. Begitu diaudit ternyata bermasalah. Ini harusnya langsung ditindak tegas,” katanya.
LAMI juga mencurigai proses lelang kedelapan proyek tersebut. Meski menggunakan skema minikompetisi, hampir semua pemenangnya justru menawarkan harga mendekati nilai pagu anggaran.
“Minikompetisi itu harusnya mencari harga paling efisien. Tapi yang menang malah yang nawarin harga nyaris 100 persen dari pagu. Peserta yang nawarin lebih murah sekitar 20 persen justru ditolak,” jelasnya.
Dia mencontohkan proyek pompanisasi Ancol senilai Rp320 miliar yang merupakan salah satu dari delapan proyek tersebut. Pemenangnya juga menawar harga sangat tinggi, nyaris menyamai anggaran yang tersedia. “Ini bukan cuma tidak efisien. Ada indikasi pengaturan skor dan permainan kotor dalam lelang,” tuturnya.
Karena itu, LAMI mengajukan dua tuntutan tegas. Pertama, KPK harus turun tangan menginvestigasi seluruh rangkaian proyek pompanisasi ini. Kedua, Gubernur Pramono Anung harus memecat Kepala Dinas SDA.
“Gubernur Pramono sebenarnya punya program bagus, penanganan banjir harus cepat dalam hitungan jam. Sayangnya, kepala dinasnya tidak mendukung program itu. Malah bikin masalah baru,” ujar Jonly.
Dia menekankan bahwa ini bukan urusan personal, melainkan tanggung jawab kepada warga Jakarta. “Warga Jakarta perlu pejabat yang kerja beneran, bukan yang malah bermain-main dengan anggaran publik,” tegas Jonly.(Ji)
