JAKARTA, Harnasnews — Indonesian Audit Watch (IAW) melaporkan dugaan korupsi pengadaan pompa air (Pompanisasi) Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (26/2/2026).
IAW meminta penyelidikan atas pengelolaan anggaran pompa air yang dalam satu dekade terakhir telah melampaui Rp20 triliun namun dinilai belum pernah diaudit secara khusus.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai banjir yang terus berulang di Jakarta berkaitan erat dengan kinerja teknis Dinas SDA, khususnya dalam pengadaan pompa air yang melibatkan beragam merek dan tipe namun dinilai terbukti gagal saat dibutuhkan.
“Kami mencermati bahwa dugaan terjadinya banjir berulang-ulang di Jakarta, dari mulai baik itu Gubernurnya Pak Ahok, Anies, maupun Pak Pramono Anung sekarang, cenderung kuat karena komponen elemen teknis kinerja dari Dinas Sumber Daya Air pada saat pengadaan alat atau yang namanya pompa penyedot air saat banjir,” ujar Iskandar kepada wartawan usai menyerahkan laporan.
“Mereka memang mengesankan bahwa pengadaan itu berbagai tipe atau merek. Faktanya tipe atau merek itu terbukti fail (gagal berfungsi), maka yang merencanakan pengadaan, yang melaksanakan lelang pengadaan harus diperiksa agar kita menemukan apa sih esensi jawaban dan atau perencanaan mereka terkait dengan mesin pompa air pada saat banjir,” lanjutnya.
Iskandar menyebut bahwa hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum pernah melakukan audit tematik (pemeriksaan khusus) atas pengadaan pompa air tersebut.
Padahal, menurutnya, angka yang dibelanjakan sudah sangat besar. “Itu belum pernah diaudit oleh BPK untuk secara khusus, lalu audit tematik itu sendiri belum menunjukkan apa pun yang ada di dalamnya, padahal ini angkanya sudah 20 triliun,” tegasnya.
Atas dasar itu, IAW meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penyelidikan awal sebagai langkah menuju penyidikan dan persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sekaligus berkoordinasi dengan BPK untuk meminta dilakukannya audit tematik.
“Kami memohon agar Jaksa Agung meminta audit tematik kepada BPK terkait pengadaan pompa untuk kurun satu dekade ini,” ucapnya.
Iskandar memperingatkan bahwa tanpa perbaikan mendasar, banjir akan terus menggenangi Jakarta tak peduli siapa yang memimpin ibu kota.
“Siapa pun Gubernur Jakarta, sepanjang Dinas Sumber Daya Airnya berkinerja seperti saat ini, Jakarta akan tetap banjir, berapa puluh triliun pun digelontorkan,” ujarnya.
Soal pihak yang diduga terlibat, Iskandar mengarahkan perhatian kepada Kepala Dinas SDA, terutama yang menjabat dalam tiga tahun terakhir, namun juga menegaskan bahwa penelusuran perlu dilakukan hingga ke para pendahulunya.
“Untuk tiga tahun terakhir kecenderungan Kepala Dinas yang sekarang. Tapi nanti mundur ke belakang, tentu banyak Kepala Dinas Sumber Daya Air yang bisa dimintai keterangan atas hal itu,” pungkas Iskandar.
