“DPRD DKI ini kan gedung rakyat jadi harus dibuka. Kalau pun rakyat tidak memiliki kepentingan, di masa pandemi ini pastinya rakyat sadar dan faham, tidak akan lalu lalang di dalam gedung dewan,” papar politisi yang akrab disapa Bunda itu.
Jika nantinya dibuka, akses untuk memasuki dewan secara normal. Pengawasan ketat oleh pamdal perlu dilakukan dengan mengedepankan tiga S, yakni salam, sapa dan senyum.
“Masyarakat pastinya akan sangat mengerti dengan kondisi pandemi sekarang ini. Saya kira secepatnya harus dibuka,” tuturnya.
Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, kesulitan yang dialami tidak hanya dialami anggota dewan. Melainkan, PJLP dan staf anggota dewan. Kebanyakan, mengeluhkan karena sulit mencari makanan disaat jam istirahat.”Tentunya berbeda jauh dengan yang dialami pimpinan dewan, fasilitas serba mudah. Anggota biasa beda. Pimpinan dewan harus bijak lah melihat persoalan ini,” imbuhnya.
Politisi muda Partai Golkar, Dimaz Aditya memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, pembukaan Gedung DPRD DKI Jakarta idealnya ditunda hingga 3 minggu kedepan. Itu dilakukan untuk meminimalisir penularan virus covid-19 di kantor DPRD DKI.
“Jadi dari kondisi sekarang, kita tahu bahwa di lingkungan Pemprov sendiri ada yang terpapar positif Covid-19 seperti Sekda DKI Saefullah. Apalagi kita tahu bahwa banyak juga masyarakat datang ke kantor DPRD. Jadi saran saya untuk meminimalisir perkembangan Corona di kantor DPRD, ya sebaiknya ditunda dulu itu (pembukaan) sampai 3 minggu kedepan,” kata Dimaz di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Disamping itu, sehubungan adanya himbauan agar selama PSBB dibatasi jumlah karyawan di dalam gedung, maka agar disiapkan perlengkapan dan segala kebutuhan terutama untuk menunjang rapat-rapat yang dilakukan secara virtual.
“Selama ini fasilitas untuk menunjang rapat-rapat yang dilakukan secara virtual masih kurang memadai. Karena itu selama masa PSBB dimana rapat juga dilakukan secara virtual, fasilitas penunjang harus saat rapat virtual digelar harus disediakan. Hal itu perlu dilakukan agar anggota yang tidak mengikuti rapat di gedung atau secara virtual, suaranya bisa didengarkan,” urainya. (sof)
