JAKARTA, Harnasnews – Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyatakan bahwa rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Presiden No 191/2014 yang terkait dengan BBM ke depannya harus bisa memperbaiki jalur distribusi BBM bersubsidi dan semacamnya.

Rofik Hananto dalam rilis di Jakarta, Sabtu, meminta revisi Perpres tersebut harus dapat memperbaiki distribusi BBM yang bersifat penugasan seperti Pertalite dan solar bersubsidi.

“Saya belum tahu persis isi revisinya, tetapi bayangan saya, revisi Perpres harus dapat memperbaiki distribusi BBM. Khusus yang sifatnya penugasan seperti Pertalite harus lebih tepat sasaran karena volumenya yang terbatas. Demikian juga yang solar bersubsidi,” katanya.

Ia mengemukakan Pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), di mana distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas.

“Khusus untuk stok Pertalite, saat ini memang banyak SPBU yang sering kehabisan stok, hal ini karena terjadinya pergeseran penggunaan BBM dari Pertamax ke Pertalite. Karena SPBU sering kehabisan stok Pertalite, saat stok sudah tersedia, terjadi antrean panjang kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4,” katanya.

Selain itu, ujar dia, adanya fenomena panic buying juga dinilai menjadi salah satu faktornya karena adanya kebijakan Pertamina yang akan mewajibkan pembelian Pertalite dengan aplikasi MyPertamina per 1 Agustus 2022 untuk kendaraan roda empat.