“Pemerintah sebaiknya membuka menu investasi yang menarik buat mereka, seperti penawaran pada skema repatriasi modal saat tax amnesty beberapa waktu lalu,” tuturnya, dilansir dari antara.
Ke depan, lanjut dia, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut DHE non-SDA seperti halnya pemerintah mengatur DHE SDA, lantaran ke depan hasil DHE non-SDA bisa melampaui DHE dari SDA, mengingat tidak semua hasil SDA bisa diperbaharui.
Di sisi lain, devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) juga perlu diatur lebih lanjut agar semakin besar sumbangannya terhadap Indonesia. Pemerintah perlu mengorkestrasi melalui berbagai perkumpulan TKI untuk masuk dan melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menjanjikan imbal hasil logis, legal, dan berkelanjutan.
Said menambahkan dunia digital dan sektor kreatif pun akan menjadi prospek masa depan devisa Indonesia. Meski bukan yang terdepan, sektor jasa teknologi informasi dalam bentuk web design, animasi, hingga desain grafis dari tangan-tangan kreatif Indonesia tak kalah diminati oleh berbagai perusahaan internasional.
“Kekayaan kreatif kita belum optimal digarap untuk menghasilkan devisa. Padahal, kekayaan seni dan arsitektural, serta hak kekayaan intelektual kita sangat menjanjikan,” ungkapnya.(qq)
