“Sayakan belum melihat secara fisik, ini hanya teori yang diusulkan, nanti saya akan panggil Korfas dan TFL, mana yang dibutuhkan dulu. Sekarang kan ditunda dulu karena ada Refocusing, saya lagi fokus kepada pembayaran yang terhutang E-Katalog. Besok saya akan punya konsultan yang akan saya turunkan di 23 kecamatan untuk pendataan survai Rumah Tidak Layak Huni, nantinya saya punya aplikasi mana rumah yang didahulukan. Saya akan ekspose melalui Bupati,” jelasnya.
“Dan untuk tahun 2022, kita akan prioritaskan kekurangan Rutilahu, bahkan akan kita tambahkan dari kekurangan saat ini, contoh kekurangan yang sekarang 20unit, karena pengajuannya 40unit, bisa jadi ditahun 2022 mencapai 50 bahkan 70 unit,”tambah Cecep.
Dikeluarkannya surat tersebut, masyarakat Bekasi merasa kecewa dengan ditundanya sebagian rumah tidak layak huni.
“Ya awalnya kami berharap dengan program Bupati, yang katanya akan merehab rumah kami. Tapi kalau ada sebagian rumah yang ditunda kita bisa apa, maklum pak, kami mah cuma rakyat tidak bisa apa-apa,”ungkap IM, salah satu warga Bekasi.
Dirinya berharap agar program tersebut bisa terealisasi semuanya.
“Ya kalau kami berharap bisa selesai semuanya tanpa ada tundaan, soalnya bisa menjadi kecemburuan sosial nantinya kalau sebagian direhab dan sebagian lagi gak direhab,”harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mat.Atin (Ujo) Ketua Jaringan Aktivis Pemuda Dan Mahasiswa Bekasi (JAPMI) angkat bicara.
“Berdasarkan Informasi yang yang kami terima, pada Bulan September 2020, DPRD Kabupaten Bekasi menarik kembali dana Refocusing senilai Rp. 700 Miliar dan mengalokasikanya ke sejumlah dinas untuk difokuskan kembali ke pembangunan infrastruktur. Dan kenapa sekarang kembali ada pemotongan anggaran APBD untuk Refocusing, ini jelas tidak logis,”pungkasnya. (Sygy)
