BPBD Pamekasan Bentuk Lima Desa Kelurahan Tangguh Bencana
PAMEKASAN,Harnasnews.com – Dalam rangka untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musibah, Pemkab Pamekasan Madura Jawa Timur, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperluas gerakan mitigasi Bencana, tepatnya di Gedung PKPN Jalan Kemuning, Kamis (29/3/2018) pagi.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BPBD Jawa timur, serta Kepala BPBD Pamekasan dan Forkopimda dan beberapa SKPD dan beberapa fasilisator desa tangguh dan juga undagan lainnya.
Dalam pantauan Harnasnews.com Saat acara dimulai ditempat, bahwa penambahan wilayah tangguh bencana diawal tahun 2018 kali ini meliputi tiga desa dan dua kelurahan yakni Desa Lemper, Sumedangan, Jalmak serta Kelurahan Barurambat Timur dan Kanginan.
Sementara pada tahun 2016, BPBD membentuk dua desa/kelurahan tangguh bencana yakni Kelurahan Gladak Anyar dan Patemon sedangkan ditahun 2017 dengan tiga Wilayah meliputi Kelurahan Jungcangcang, Parteker serta Desa Laden.
“Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Musahwi menyampaikan, bahwa sosialisasi dalam penambahan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana merupakan kegiatan untuk mendorong terwujudnya masyarakat desa atau kelurahan tangguh dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terpadu dan terorganisasi,” ungkapnya.
“Selain itu juga mendorong sinergi untuk saling melengkapi dengan program yang sudah ada di desa atau kelurahan dengan tujuan melindungi masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana dan meningkatkan peran serta masyarakat,” jelasnya
Dalam sambutan Plt Bupati Pamekasan Khalil Asya’ari yang dibacakan Kalaksa BPBD Pamekasan Akmalul Firdaus memberikan apresiasi atas adanya kegiatan sosialisasi penambahan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana di Pamekasan.
Menurut Plt bupati pamekasam, ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam kegiatan sosialisasi kepada para peserta diantaranya, bahwa kegiatan ini adalah aktifitas peningkatan kapasitas desa atau kelurahan dalam mengurangi resiko bencana,” tuturnya
“Sehingga desa atau kelurahan tangguh bencana memiliki kemampuan mandiri dengan partisipasi aktif dari masyarakatnya untuk beradaptasi menghadapi potensi ancaman bencana. Sementara lurah atau kades sebagai koordinatornya, karena setiap area menjadi tanggung jawab banyak komponen,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi PPP itu. melalui Akmalul Firdaus berharap agar para Camat dan Forpimka untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap pelaksanaan pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana. Sehingga desa atau kelurahan tangguh bencana ini benar-benar dapat memaksimalkan fungsinya dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Adapun peserta sosialisasi yang diikuti 150 orang tersebut meliputi perwakilan OPD terkait, Forpimka kecamatan kota dan Pademawu serta lurah dan kepala desa bersama warganya yang akan menjadi desa atau kelurahan tangguh bencana. (Hasib)
