BPIP : Tidak Ada Diskriminasi Pada Instruksi Walikota Padang

Ani menyebutkan, BPIP sebagai pengawal Pancasila memiliki tanggungjawab moril untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di Padang.

Sesuai dengan kedeputiannya, Deputi Bidang Hukum harus mengawal nilai Pancasila pada setiap regulasi maupun kebijakan, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, agar setiap regulasi atau kebijakan harus ada nafas Pancasila.

“SKB 3 menteri menjawab atas persoalan yang terjadi di Kota Padang yang ada banyak berita bahwa instruksi walikota mewajibkan seragam muslim padahal di situ ada non muslim,” kata Ani, dilansir dari antara.

Diskusi tersebut digelar guna mengetahui apa yang sebetulnya terjadi, dan memastikan implementasi SKB 3 menteri sesuai nilai Pancasila.

Ani juga menegaskan, lahirnya SKB 3 menteri tidak hanya untuk Padang tetapi untuk seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengapresiasi diskusi bersama BPIP dengan harapan dapat mengupas tuntas ‘badai’ SKB 3 menteri.

Adib menegaskan, terkait SKB 3 menteri, Pemprov Sumatera Barat tidak ingin dibenturkan dengan pemerintah pusat, karena sejatinya pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Terkait SKB 3 menteri kami tidak katakan bermasalah, yang perlu kami kritisi adalah SKB 3 menteri perlu disempurnakan,” ujar Adib.(qq)