Pemerintahan

JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengirim surat presiden agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Agar RUU TPKS bisa segera dibahas bersama pemerintah dan DPR. “UU TPKS akan menjadi komitmen negara memberikan perlindungan hak perempuan dari segala bentuk kekerasan,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (10/12). Pernyataan tersebut juga dalam […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengatakan praktik atau perilaku korupsi sangat berbahaya karena bisa meluluhlantakkan sebuah bangsa. “Dampak korupsi mampu meluluhlantakkan seluruh segi dan persendian kehidupan bangsa,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Hal tersebut ia sampaikan sekaligus dalam rangka peringatan Hari […]

PEKANBARU, Harnasnews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah untuk melakukan riset mitigasi kebencanaan secara komprehensif. LaNyalla yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Rabu mengatakan hal itu penting untuk dilakukan lantaran Indonesia berada pada zona cincin api yang rentan terhadap bencana. “Seluruh potensi kebencanaan itu harus diidentifikasi. Begitu juga dengan mitigasinya, harus […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk hadir saat pelantikan 44 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri pada Kamis (9/12) besok, di Mabes Polri, Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan surat permohonan tersebut dikirimkan secara daring melalui surat elektronik ke situs Pengaduan […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, keputusan 44 eks pegawai KPK yang menerima tawaran diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri merupakan bentuk loyalitas Novel Baswedan dan kawan-kawan terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Boyamin, apapun inisiatif Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merekrut 57 eks pegawai KPK (kini 56) menjadi ASN Polri sudah direstui […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin malam, menyepakati 40 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022, dan akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (7/12). Kesepakatan itu diambil setelah Wakil Ketua Badan Legislasi M Nurdin yang memimpin rapat kerja tersebut meminta persetujuan kepada para anggota. “Apakah semua fraksi […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong Universitas Andalas, Sumatera Barat, untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia melalui penguatan riset dan inovasi teknologi. “Kampus itu kumpulannya orang-orang pintar. Apalagi saat ini sudah (ada kebijakan) merdeka belajar, kita bisa menguatkan inovasi,” ujar Menteri Trenggono saat berdialog dengan pimpinan Universitas Andalas, […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk kembali ke tanah air. “Pergilah menuntut ilmu, timbalah pengetahuan dan pengalaman sebanyak mungkin. Jadilah, orang hebat! Tetapi ingat, anda harus memastikan diri kembali pulang untuk membangun masyarakat, membangun negeri, dan membangun peradaban bangsa ini,” […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi nasional masih harus dihadapi pemerintah, salah satunya terkait keluhan banyak pengusaha terkait proses perizinan yang berbelit-belit. “Pengusaha masih sering mengeluh perizinan berbelit, ketidakpastian peraturan, ketersediaan infrastruktur dan pembebasan lahan,” kata Wapres saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan peran dan posisi DPD RI perlu diperkuat melalui amendemen konstitusi UUD 1945. Menurut LaNyalla, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, penguatan itu diperlukan karena DPD sebagai perubahan dan penyempurnaan wujud utusan daerah dan golongan justru kehilangan hak dasar sebagai pemegang kedaulatan rakyat […]