Dijanjikan Rp 100 Juta, Peserta KLB Hanya Terima Rp 5 Juta
“Tiba-tiba yang terpilih ketua umum dalam KLB adalah Pak Moeldoko. Sementara Pak Moeldoko tidak ada di tempat KLB, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua,” ujar Gerald.
Permasalahan selanjutnya adalah Moeldoko yang tiba-tiba sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat dalam KLB. Padahal KTA perlu ditandatangani oleh ketua umum partai, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain itu, kata Gerald, pemilihan Moeldoko dipastikannya melanggar AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pada 2020. Dalam KLB tersebut, Jhoni justru menunjukkan AD/ART baru yang membuat penunjukan Moeldoko sah.
“Saya menyatakan di sini sebagai pelaku dalam kongres tersebut, saya menolak hasil kongres itu. Karena banyak yang tidak sesuai aturan partai, tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak sesuai AD/ART yang berlaku,” ujar Gerald, dikutip dari republika.
Republika telah berupaya mengonfirmasi terkait pengakuan Gerald baik soal uang dari Nazaruddin dan kejanggalan-kejanggalan KLB Deli Serdang kepada Jhoni Allen Marbun. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Jhoni tidak merespons panggilan telepon atau pun pesan singkat.
Pada hari ini, Jhoni Allen hanya mengirim keterangan pers kepada media. Ia pun hanya memberikan pernyataan bantahan terkait tudingan yang menyebut Kepala KSP Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang adalah mewakili Istana.
Jhoni menjelaskan, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Jhoni menyebut, banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Kepala KSP itu.
“Kamilah yang datang meminang. Kami melihat Jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan,” ujar Jhoni.
Ia berharap tak ada lagi pihak yang mengkait-kaitkan keterpilihan Moeldoko dengan pihak Istana. Sebab menurutnya, tak ada alasan yang kuat untuk menyeret keterkaitannya dengan keterpilihan mantan Panglima TNI itu.
“Tidak ada kaitannya terhadap jabatan Moeldoko,” ujar Jhoni.(qq)
