“Karena yang sangat didambakan oleh masyarakat adalah rasa keadilan,” tandas Bambang.
Kalau dilihat dari proses jalannya persidangan, Bambang menilai hingga saat ini sejumlah hakim terlihat masih memiliki integritas dan frofesionalismenya dalam memperlakukan kedua belah pihak. Namun demikian ia tidak menjamin seratus persen dari sejumlah hakim tetap teguh dalam pendiriannya sebagai wakil tuhan.
“Karena dalam pemilihan hakim MK melalui proses politik. Sementara, dalam kasus yang tengah disidangkan adalah kasus sengketa Pilpres yang diusung oleh partai politik. Nah, disinilah ada resistensi bagi hakim itu sendiri. Dan integritasnya itu tengah dipertaruhkan. Apakah tetap konsis sebagai wakil tuhan atau mewakili partai,” tutur Wakil Ketua Ilmuwan Administrasi Negara itu.
Bambang mengungkapkan perilaku hakim dapat dilihat dari fakta persidangan. Soal indikasi-indikasi independen atau tidak, publik tentu bisa melihatnya. Meski ideal normatifnya adalah seratus persen memihak kepada keadilan.
“Sekarang tinggal pandai-pandailah hakim itu mendengar keluhan rakyat sesungguhnya apa. Karena menentukan ke depan itu tidak hanya sekedar lima tahun, tapi the nex sampai sepuluh dua puluh tahun yang akan datang. Yang kebijikannya akan berimplikasi luas baik nasional maupun global,” pungkas Bambang. (Red)
