DPR Bersikeras Kelembagaan BNPB Harus Diperkuat Dalam RUU PB

Ia mengatakan penanggulangan bencana juga merupakan tugas konstitusional, yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi dari bencana.

Dia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai wakil pemerintah agar berkonsultasi dan meminta arahan lebih lanjut, terutama tentang penguatan BNPB.

Rapat tersebut membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) dari rapat-rapat pembahasan antara Panja Pemerintah dan Panja Komisi VIII DPR RI terkait dengan masalah kelembagaan dan anggaran penanggulangan bencana.

Panja Komisi VII DPR RI mengusulkan agar nomenklatur lembaga BNPB tercantum dalam RUU PB serta alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat disiapkan dalam bentuk dana siap pakai sebesar minimal dua persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ace mengatakan dari sejumlah rapat yang diikutinya, belum ada titik temu mengenai dua masalah tersebut.(qq)