“Namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? siapa yang berhak untuk mengontrol? saya kira disini adalah pemerintah dalam hal ini Kemendag. Ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur,” ujar Rachmat.
Pemerintah, kata dia, harus mengontrol investor itu diundang untuk membangun minyak sawit, bukan untuk ekspor, namun untuk kebutuhan dalam negeri. Ini yang harus kita luruskan satu-satu,” kata mantan menteri perdagangan itu.
Kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan HET minyak goreng curah dinilai sudah tepat untuk melindungi rakyat kecil. Seperti diketahui, pengguna minyak goreng curah umumnya dari UMKM. Karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi sekaligus kualitas minyak goreng curah.
“HET sudah tepat. Pemerintah harus punya kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Peran ekonomi pengendali pasar. Pemerintah mengendalikan mana yang perlu, bukan dikendalikan harga. Pemerintah harus memastikan agar HET minyak goreng curah tidak mengikuti pasar,” kata Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP – LP), Riko Noviantoro di Jakarta, Senin (21/03/2022).(qq)
