Dalam upaya pencegahan korupsi, kata Andhika, KPK memiliki tiga trisula atau strategi yang dilakukan seperti penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
“Kami mempunyai tiga pendekatan, pertama tindakan berupa operasi tangkap tangan. Itu untuk memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi. Kedua, pencegahan, ini kita mengatur atau memperbaiki sistemnya untuk menghambat jalannya supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua kita batasi. Dan terakhir adalah pendidikan, kita mengajarkan perilakunya atau membangun budaya antikorupsi dan ini perlu peran serta masyarakat,” ujarnya.
Penjabat Bupati Gianyar Dewa Tagel Wirasa mendukung kegiatan percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi yang akan menjadi suatu motivasi bagi pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Dalam konteks pencegahan korupsi, kata dia, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan digitalisasi pelayanan publik dengan menggunakan sistem pelayanan online, baik oleh instansi pusat/kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan oleh Pemkab Gianyar.
“Tentunya digitalisasi pelayanan ini untuk mempermudah masyarakat serta meminimalisir adanya praktek suap atau gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Tagel Wirasa, dilansir dari antara.
Dai mengatakan hasilnya dapat dilihat dari beberapa prestasi yang sudah didapatkan pada tahun 2023, antara lain perolehan capaian MCP KPK sebesar 94,29 persen untuk delapan area yang menjadi intervensi MCP KPK.
Dengan capaian tersebut, kata dia, menempatkan Kabupaten Gianyar pada peringkat 4 se-Provinsi Bali dan peringkat 22 tingkat nasional. Capaian tersebut sejalan dengan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, di mana Kabupaten Gianyar memperoleh capaian 83,78 persen (Tertinggi nasional pada kategori kabupaten tipe besar). (sls)
