“Sebelum ada laporan, BK cuma memantau perkembangan. Dalam tatib disebutkan bahwa sebuah perkara harus ada yang melapor, baik perorangan, lewat fraksi maupun laporan dari komisi-komisi,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, saat ini desakan fraksi-fraksi untuk melakukan pemanggilan pada PSI begitu kuat.”Keputusannya kalau memang menguat dari seluruh perwakilan fraksi di BK. Kita akan langsung penggil,” tegasnya.
Untuk diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.
Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.
Menurut Michael, tidak baik jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. (sof)
