“Ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras,” kata Karyono lagi.
Menurut dia, salah satu penyebab kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi, karena tingginya biaya politik elektoral hingga mencapai ratusan miliar rupiah.
“Hal ini juga dialami para wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya politik,” kata dia.
Karyono menjelaskan, banyaknya pejabat negara dan birokrasi di pemerintahan atau institusi negara yang terjerat korupsi karena diduga adanya transaksi jual beli jabatan.
“Di luar persoalan ongkos politik dan ongkos birokrasi, yang menjadi sumber penyebab korupsi juga masalah mental dan budaya, seperti gaya hidup mewah, dan keserakahan,” ujarnya pula, dikutip dari antara.
Persoalan lain yang sering muncul adalah instrumen hukum menjadi alat politik. Hal ini juga berpotensi mengganggu agenda penegakan hukum.
“Jadi, selama hulunya tidak diselesaikan, maka selamanya korupsi sulit diberantas. Jika tidak ada kebijakan yang holistik, maka KPK dan aparat penegak hukum lainnya selamanya hanya menjadi tukang tangkap koruptor,” ujar Karyono Wibowo pula.(qq)
