“Artinya, demokrasi tanpa pergantian kekuasaan itu penyakit lama dari budaya feodal, dari sistem politik yang belum kuat, dan Indonesia bisa saja terjerumus ulang, bisa saja. Maka kita kekuatan reformasi, demokrasi harus mencegah ini,” ujar Jimly yang merupakan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) itu.
Dalam forum diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengeklaim adanya aspirasi masyarakat yang inginpenundaan Pemilu 2024. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan oleh tiga ketua umum partai, termasuk Abdul Muhaimin Iskandar.
“Ini sudah muncul dari berbagai ketua umum partai politik dan itu cerminan dari rakyat. Kalau di MPR, anggota MPR itu adalah cerminan dari rakyat, kami DPD dan DPR RI dipilih oleh rakyat,” ujar Jazilul, dikutip dari republika.
Ia berkaca pada pandemi Covid-19 selama dua tahun yang berdampak kepada berbagai bidang yang merugikan masyarakat dan negara. Bukan tidak mungkin kejadian luar biasa seperti wabah dan perang akan kembali terjadi di masa depan, yang membuat pemilu harus ditunda.
“Makanya kami dari PKB mengatakan perlu rasanya diatur dalam konstitusi jika ada kejadian tertentu yang memungkinkinkan presiden, atau jabatan, atau pemilu dilakukan penundaan,” ujar Jazilul.(qq)
