Kadis Diduga Tidak Transparan Gunakan Anggaran, ASN di Dinsos Jeneponto Mogok Kerja
JENEPONTO, Harnasnews.com – Empat Kepala Bidang (Kabid) dan sejumlah Kepala Seksi (Kasi) di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto melakukan aksi mogok kerja.
Aksi tersebut dipicu adanya dugaan kebijakan Kadis Sosial yang tidak profesional. Sehingga sejumlah ASN di lingkungan Dinas Sosial melakukan aksi mogok kerja. Akibatnya, seluruh pelayanan di Dinas tersebut jadi terganggu.
Hairuddin, salah satu Kepala Bidang saat dikomfirmasi melalui whathsapp pribadinya membenarkan adanya sejumlah Kabid dan Kasi serta ASN yang mogok kerja
Alasannya, kata Hairuddin, karena mereka tidak lagi diberikan hak dan kewenangannya sebagai PPTK.
“Padahal menurut aturan bahwa PPTK itu harus pejabat, bukan staf. Inikan pelanggaran. Karena semua laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang,” beber Hairuddin, Kamis (9/5).
Perbuatan tersebut dinilai cacat prosedural atau cacat hukum. Sehingga dianggap tidak ada.
“Contohnya saja Dana Tali Asih Tagana Jeneponto itu dipotong 30 persen honor PKH juga yang notabene kisarannya sebesar 44 juta juga dipotong 20 persen,” terang dia.
Hal itu diakui Ahmad, selamu Ketua FK Tagana dan Korkab PKH, Sandra. keduanya dipanggil menghadap ke Kadis Sosial agar mau menerima potongan dana yang lebih 45% tersebut.
Dana PKH dicairkan untuk ATK, dan biaya makan dan minum pada setiap rapat-rapat. Selain itu, honor lendamping PKH yang cair kemarin sebesar Rp67 juta.
“Sementara yang dibayarkan kepada PKH, ATK, biaya komsumsi rapat rapat kesemuanya sebesar Rp20 juta. inikan sangat luar biasa, pak,” kata salah satu Kepala Bidang yang enggan disebut identitasnya.
Di pun mengakui, akibat adanya protes dari sejumlah Kabid dan Kasi, pelayanan di Dinsos Kabupaten Jeneponto nyaris lumpuh. Karena para Kabid dan Kasi tidak ada di kantor.
“Hal itu kita lakukan sebagai wujud protes atas ketidakpastian sikap arogansi Kadis Sosial, M.Rusli Ramly,” ujarnya.
Lanjut dia, bahwa Rusli Ramly selaku kepala Dinas Sosial, sesuka hati menunjuk langsung saudara Aliyah sebagai pejabat PPTK yang menaungi tiga Kepala Seksi di sekretariat.
“Padahal Aliyah kan pegawai Dispora yang dia tunjuk sebagai PPTK di Dinas Sosial, ini kan lucu,” pungkasnya
Sementara itu, Haeruddin menambahkan, bahwa pihaknya mendesak Bupati Jeneponto agar segera mengambil tindakan dalam rangka memaksimalkan kinerja bawahannya guna tercapainya visi misi “Jeneponto menuju Gammara dan Bermartabat”. (A.S)
