Kementerian PUPR Menjadi Benchmarking Beberapa Lembaga Negara dan Pemda Untuk Penerapan Sistem Merit
Namun dengan adanya kompetensi social culture, maka BPSDM tidak akan berhasil hanya dari kompetensi manajerial dan teknis, tetapi ada pula penilaian tentang karakter, perilaku, kode etik, dan nilai-nilai yang sesuai dengan akhlakkul kharimah. Pendidikan karakter tersebut telah diberikan mulai dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga yang bersangkutan memegang jabatan.
Lolly mengakui, apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR masih belum sempurna sesuai yang disyaratkan oleh UU dan Peraturan Pemerintah. Tantangannya adalah bagaimana mengelola Manajemen Talenta, sehingga bisa menghasilkan suksesor yang memang dibutuhkan oleh Kementerian PUPR. Hal tersebut tidak mudah, karena jumlah pegawai Kementerian PUPR mencapai 23 ribu pegawai, sehingga membutuhkan waktu.
Kementerian PUPR sendiri telah mendapatkan penghargaan atas penerapan Sistem Merit tersebut, karena penempatan pejabatpun telah menggunakan hasil assessment, uji potensi dan kompetensi, maupun track record.
Berbeda dengan kementerian/lembaga lain, BPSDM PUPR memiliki satu nilai tambah yakni adanya Dewan Kepegawaian PUPR beranggotakan Menteri, Sekjen, dan Irjen PUPR yang berperan dalam penempatan pejabat.
Turut hadir Sekretaris BPSDM K.M Arsyad, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Dodi Krispratmadi, Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (JP3IW) Thomas Setiabudi Aden, serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM PUPR. (Red/Idhar)
