“Oleh karena itu, pernyataan tersebut sangat tidak sejalan dengan perinsip-prinsip demokrasi, yaitu salah satu di antaranya adalah bahwa pemerintah senantiasa bersama-sama dengan rakyat, berdialog dan berdialektika kesetaraan menuju suasana komunikasi yang saling memahami satu dengan lain,” kata Emrus
Lain halnya jika menteri komunikasi dari seorang komunikolog tulen. Sebab, seorang komunikolog tulen selalu mengedepankan dialog dan manajemen komunikasi kesetaraan karena menguasai dan paham betul konsep dan teori komunikasi serta suasana sosial politik dalam berdialektika di ruang publik.
“Karena itu menurut saya, jabatan menteri, selain mempertimbangkan aspek politik juga mutlak harus memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang kerja kementerian. Artinya, menteri komunikasi selayaknya komunikolog tulen, yang keilmuannya linear,” pungkasnya. (Red)
