iklan

Ketua Advokasi Gema Nusantara Desak Pemprov DKI Revsi SE SIKM

Sebut Advokat Mitra Penegak Hukum

JAKARTA, Harnasnews.com  Baru-baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dalam rangka pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Ibu Kota.

Di mana dalam SE itu pada point dua menyebutkan bahwa ada pengecualian kepemilkan SIKM, sebagaimana dimaksud, yang mencakup advokat yang merupakan mitra dari Kemenkum HAM, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung, dan KPK.

Atas penyataan itu, Ketua Advokasi Gema Nusantara (AGN) yang merupakan lembaga Advokasi Gema Mandala Berkarya (Gema Berkarya) Petrus Wekan, S.H, dengan tegas mengatakan bahwa Advokat adalah penegak hukum & bukan mitra dari Penegak Hukum.

Advokat putra asli Tanimbar ini, mengatakan, dalam poin dua Surat Edaran tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2003, tentang bagaimana  di maksud dalam pasal 5 ayat 1.

“Di mana Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu jika kita berbicara mengenai Hukum, Advokat itu penegak hukum dan bukan mitra,” tegas Petrus kepada sejumlah awak media, Kamis (11/6/2020).

Karena, lanjut Petrus, Advokat adalah penegak hukum yang kedudukan dan status hukumnya sama dengan penegak hukum lainnya.

Lebih lanjut Petrus Wekan mendesak kepada instansi terkait segera merevisi dan segera memperbaiki isi surat tersebut, supaya tidak terjadi kekeliruan atau kesalah pahaman di masyarakat.

“Jangan sampai ada multi tafsir dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI. Oleh karena itu, menyangkut advokat sebagai penegak hukum dan bukan mitra penegak hukum,” ujar pria yang murah senyum ini. (Edr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.