“Gagasan untuk membangun ITF itu kebetulan saya yang menjadi ketua pansus-nya. Jadi saya mengerti betul program jangka panjang dari tahun 2012 sampai 2032. Jadi itu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah sungguh-sungguh secara sistematis dari sejak zaman Pak Foke, Pak Jokowi, kemudian Pak Basuki Tjahaja Purnama lalu Pak Djarot, itu semua sungguh-sungguh sampai akhirnya sekarang di era Pak Anis. Dari digagas sejak tahun 2012 baru dicanangkan kemarin 2018 oleh Wakil Gubernur Pak Sandi,” terang Lulung.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Lulung dibutuhkan anggaran yang cukup besar terutama untuk pembelian lahan. Karena itu menurut dia, Bestari tidak memiliki dasar untuk membandingkan anggaran pengelolaan sampah antara Surabaya.
“Dari jumlah penduduknya saja sudah berbeda, Ibukota tentu jumlah volume sampahnya lebih besar ketimbang Surabaya. Dan yang saya tahu bukan Rp 30 miliar itu (anggaran pengelolaan sampa di Surabaya) tapi sekitar Rp 430 sekian miliar. Sementara kenapa Jakarta itu sebesar Rp 3,7 triliun, itu salah satunya kita ingin beli lahan lahan supaya terintegrasi dengan SKPD terkait seperti lingkungan hidup, lalu pembelian tanah dengan stakeholder lain. Jadi bukan anggaran Rp 3 triliun lebih untuk sampah, bukan begitu perhitungannya,” jelasnya.
Karena itu Haji Lulung menambahkan, kritikan yang disampaikan anggota DPRD DKI tidak tepat sasaran. Menurutnya saat ini, seharusnya para wakil rakyat lebih menyoroti pelaksanaan program pengelolaan sampah ketimbang melontarkan kritikan terkait anggaran pengelolaan sampah.
“Kalau mau kritik soal tugas soal pelaksanaan bukan soal anggaran Rp 3,7 triliun. Bukan itu, tapi agar pengelolaan sampah berjalan maksimal, sampai mana didukung dengan semangat yang sama. Seharusnya sebelum kawan-kawan DPRD ke Surabaya seharusnya ke Sunter dulu. Lihat sampai mana pelaksanaan pembangunannya,” tandas Lulung.
Seperti diketahui, polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar.(sof)
