KSP Minta Percepatan 40 Persen Belanja Barang-Jasa Pemda Dipasok UMKM

Kemudian model pertanggungjawaban laporan keuangan UMKM yang masih beragam khususnya di daerah. Terdapat juga tantangan mengenai pajak daerah dimana bendahara diwajibkan memungut pajak dengan nilai yang tidak seragam.

“Kami usulkan sosialisasi secara masif,” ujar Setya, dikutip dari antara.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri mengatakan pemerintah daerah perlu memanfaatkan dan mengintegrasikan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing, serta E-Kontrak.

Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa akan meningkat.

“Kemendagri menggandeng LKPP dan stakeholder terkait dalam melakukan langkah monitoring dan evaluasinya,” kata Bahri.(qq)