Menurutnya, keterlambatan dalam pembahasan di DKI merupakan hal yang wajar untuk periode tahun pertama dewan. Selain terkendala alat kelengkapan dewan yang agak lama dalam penetapannya. Dewan pun dalam pembahasan, mengalami masalah dengan revisi jumlah APBD DKI 2020, dari Rp. 95 triliun menjadi Rp.87 triliun.
Related Posts
” 29 November kita akan melaksanakan MoU di paripurna agar 11 desember nanti bisa disahkan. Dan ini sudah kita sepakati bersama di rapim, bersama dengan Sekda,” bebernya.
Dalam waktu dekat, pimpinan DPRD dan gubernur akan melakukan konsultasi terkait APBD dengan kemendagri. .”Pertemuan itu untuk menjelaskan ke Kemendagri nanti apa permasalahanya. Ini bukan disengaja,” jelasnya.(sof)
