Sehingga, menurut dia, hal ini juga berkaitan dengam subsidi untuk tarif MRT itu sendiri. Ia menjelaskan, subsidinya itu bukan untuk membayar selisih tarif tapi untuk perpindahan dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
Djoko mengatakan, Pemprov DKI perlu menganalisa persentase penggunaan angkutan pribadi di ibu kota. Sehingga target MRT Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sebagai solusi mengatasi kemacetan bisa terwujud.
Menurut dia, Pemprov DKI bisa menggunakan konsep perencanaan bisnis (Business Plan). Mengupayakan semaksimal mungkin properti MRT Jakarta untuk menekan subsidi tetapi tarif MRT tetap bisa murah.
“Jika tidak ada pengupayaan properti, maka jangan harap juga tarifnya bisa murah. Subsidi itu dianggarkan, tapi pendapatan non core (properti) bisa menjadi solusi untuk meringankan,” kata Djoko. (Red)
