JAKARTA, Harnasnews.com – Polemik pemecatan dokter Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih menjadi sorotan publik hingga saat ini. Bahkan, sejumlah anggota DPR turut menyuarakan pandangannya terkait permasalahan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser menilai, pernyataan sejumlah anggota DPR terhadap polemik Terawan justru mengarah pada ranah politik dan hukum. Bahkan, para anggota DPR menurut Nasser tidak mempertanyakan problem etik Terawan.
“Kemarin kan kita lihat DPR, bagaimana mencecar IDI. Tapi itu semua maaf, saya lihat semua pertanyaan ke ranah politik,” kata Nasser dalam konferensi pers secara daring, Selasa (5/4/2022).
Mantan komisioner Kompolnas itu menilai seharusnya pelanggaran etik yang dilakukan Terawan cukup menjadi pembicaraan internal organisasi yakni IDI. Oleh karenanya, pihak luar selain IDI menurutnya tidak perlu ikut campur.
Nasser bahkan mencontohkan rekomendasi yang diberikan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) kepada Terawan ibarat hukuman orang-tua kepada anak. Sehingga, pihak luar seharusnya memang tidak perlu masuk ke dalam problem etik tersebut.
“Orangtua kan mungkin akan menjewer anaknya yang nakal. Masa itu lurah (pihak luar) harus ikut campur. Banyak orang yang membawa keluar problem etik seorang dokter ke ranah politik dan juga ranah hukum. Apalagi ranah politik, tidak ada pintu masuk. Sebagai dosen saya bingung,” tuturnya, dikutip dari republika.
Nasser yang juga merupakan dokter kulit menekankan bahwa pokok permasalahan yang dilakukan Terawan adalah pelanggaran etik, sehingga mestinya seluruh pihak fokus pada hal tersebut. Diketahui, etik merupakan norma yang memang harus selalu dipatuhi oleh dokter.
