Lanjut Bambang, meskipun sudah dibantu dengan e-Budgetting seharusnya alokasi anggaran pada pos pos secara prioritas jauh lebih akurat. Disamping itu kebijakan kepala daerah tentang SDM kurang dilandasi kapasitas terpasang organisasi pemerintah daerah.
Hal tersebut dicerminkan lebih banyaknya tenaga TKK dibanding tenaga berstatus ASN pada setiap unit kerja yang memberikan kontribusi besar terhadap alokasi anggaran pada pos pos untuk kepentingan birokrasi.
Pada gilirannya, pos anggaran kepentingan untuk rakyat seperti kegiatan dan program penciptàan lapangan kerja, perluasan kesempatan usaha dan lain lain terabaikan.
“Oleh sebab itu pemerintah perlu peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan sehingga dalam penysunan APBD tidak mengalami disorientasi seperti yang dikeluhkan menteri keuangan Srimulyani,” ucap Bambang. (red)
