Rencana kebijakan tersebut, sambung Rio justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.
Karenanya, tidak salah jika fraksi PDIP mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar 1,449 T dalam Sidang Paripurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020 lalu.
Sebab, hal itu dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yg belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant.
“Dimasa pandemi Covid 19 ini, gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan “negarawan “, jelasnya.
Lebih lanjut, Rio menduga kebijakan penerapan PSBB ketat di Tengah situasi kebijakan terintegrasi antara “pencegahan covid 19 dan ekonomi “ terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai “politisi”. “Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat,”tandasnya.(sof)
