“Pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan, tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya. Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemerintah Daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri,”sindirnya.
Lebih lanjut, loyalis Megawati Soekarnoputri itu pun menilai dunia usaha dan masyarakat kecil sudah berupaya melakukan adaptasi untuk bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini.
“Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan,” ungkapnya.
Catatan Fraksi PDIP di DPRD DKI, dalam asfek pendapatan daerah. Pajak restoran pada tahun 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun pada kas daerah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat kembali diperpanjang. Dikhawatirkan pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak. Termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.
“Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu,” tutupnya.(sof)
