Pembongkaran Bangli Dinilai Tak Manusiawi, Pemkab Bekasi Diminta Tinjau Ulang Proyek DAS
BEKASI, Harnasnews – Program pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai perlu dikaji ulang. Meski bertujuan untuk menanggulangi banjir tahunan dan menjalankan instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, langkah tersebut dinilai belum menyentuh aspek kemanusiaan.
Tokoh Pemuda serta aktivis mahasiswa Bongsu Syahputra mengkritisi proyek besar ini. Menurutnya, tidak ada kejelasan terkait kompensasi maupun relokasi bagi warga yang terdampak penggusuran.
“Berbeda dengan sebelumnya saat Gubernur Jawa Barat ikut mengawal langsung, saat itu langkah-langkah penertiban dilakukan dengan tegas namun tetap manusiawi. Sekarang, masyarakat justru tidak diberi kompensasi apapun,” ujar Bongsu, Kamis (15/5/2025).
Bongsu menyebut, langkah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam 100 hari kerja memang fokus pada perbaikan DAS. Namun menurutnya, urgensi pembongkaran perlu dikaji bersama seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Kalau memang pembongkaran itu sangat mendesak, ya silakan. Tapi kalau tidak, harusnya dilakukan survei dan uji material terlebih dahulu. Jangan sampai keputusan besar tidak punya dasar konseptual yang jelas. Ini proyek besar, jangan sampai menimbulkan dampak sosial yang merugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bongsu mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek ini secara adil.
“Apakah hanya bangunan warga yang dibongkar? Bagaimana dengan bangunan besar yang juga berdiri di atas lahan DAS seperti di kawasan Gobel, aliran Kali Ganda Sari sampai Telaga Asih? Saya sudah survei sendiri ke lokasi itu. Apa mereka juga dibongkar? Kalau mau tegas, harusnya semua tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Selain menyoroti proyek DAS, Bongsu juga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit tipe B, perbaikan fasilitas puskesmas, hingga pendirian kampus negeri.
“Sampai hari ini Kabupaten Bekasi belum punya kampus negeri. Sekolah-sekolah negeri pun banyak yang fasilitasnya memprihatinkan. Ini juga menyangkut masa depan pendidikan generasi muda Bekasi,” tutup Bongsu. (Supri)
