Connie menyebutkan penolakan usulan yang pernah terjadi itu karena tumpang tindih sejarah dengan cerita masyarakat yang berkembang pada saat itu, tapi dengan bukti fisik yang ada bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kembali Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional.
“Sekali lagi, saya mendorong Ratu Kalinyamat mendapat gelar pahlawan nasional dalam dua aspek yaitu penghargaan terhadap apa yang sudah dibuat dan pembelajaran apa yang kita petik dari Ratu Kalinyamat yang meliputi aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan aspek politik luar negeri,” katanya.
Apabila usulan gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat itu dikabulkan pemerintah, Connie optimistis akan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat setempat dan bisa menjadi semangat bangsa Indonesia.
Perwakilan dari Dinas Sosial Jawa Tengah Adji Hadi Prakoso mengakui memang ada penolakan usulan gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat dengan alasan konflik politik dengan Arya Penangsang dan peristiwa bertapanya Ratu Kalinyamat.
Bahkan pemerintah pusat masih menganggap jika Ratu Kalinyamat adalah mitos dan legenda lokal tanah Jepara.
Menurut dia, jika akan mengusulkan kembali gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat, maka harus disertai bukti-bukti pendukung yang matang.
“Dari usulan sebelumnya dari kajian tim peneliti dan pengkaji pusat, usulan dinyatakan bahwa bukti-bukti fisik atas sejarah Kalinyamat ini masih berbau mitos. Masih banyak cerita ke arah mitos. Usulan kali ini saya minta bisa lebih matang lagi,” ujarnya. (Ant/Red)
