Pengesahan LKPJ Bupati Bekasi Dinilai Jadi Alat Bergaining DPRD
“Apa alasan Pemkab Bekasi belum membayar, apa karena tidak masuk dalam skema pembayaran APBD 2020,” tanya Suganda, Kamis (3/6/2021).
Lebih jauh, Suganda mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban terutang sekitar Rp209 miliar hal ini sudah menjadi kendala hukum bagi pemegang kebijakan di Eksekutif yaitu, Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Lanjut Suganda. dalam pengesahan APBD 2021 tidak ada skema buat pembayaran kegiatan terutang. Ingat, masyarakat jangan sampai dirugikan, karena tidak dibayar proyek pekerjaannya.
“Selain persoalan e-Katalog ada juga persoalan terkait penyerapan anggaran Covid-19 yang dikelola Dinkes. Persoalan-persoalan yang ada dalam LKPJ Bupati, jangan sampai pengesahannya menjadi alat bergening politik oknum Anggota Dewan Bekasi,” pungkasnya. (Sygy)
