Bamsoet awalnya mendorong kinerja lembaga survei untuk terus memantau pandangan masyarakat terhadap kinerja para lembaga negara untuk dijadikan bahan evaluasi.
“Saya mendorong Poltracking untuk terus melihat keinginan masyarakat secara luas terhadap kinerja penegak hukum, lembaga-lembaga legislasi, maupun lembaga lain.
Apa yang dipaparkan tadi jadi masukan dan pembelajaran bagi kita untuk perbaikan ke depan. Kita masih memiliki waktu dua tahun,” kata Bamsoet.
Apalagi kata Bamsoet, dalam waktu dekat akan ada perhelatan demokrasi yang terbilang besar karena semua pemilihan baik eksekutif, legislatif, hingga kepala daerah dilakukan serentak di 2024.
Bamsoet lantas meminta adanya perhitungan rinci untuk mengantisipasi segala kondisi yang terjadi.
“Dan kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan dengan satu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan pemilu, dan pilkada serentak,” ucapnya.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” lanjut dia.
Bamsoet meminta Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini.
Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.
“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” ujar dia. (Red)
