Menurut Bahrun Mustofa, masuknya Ponorogo dalam rilis Bawaslu RI tersebut tidak terlepas dari imbas Pemilu 2019, dimana saat itu Bawaslu berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) politik uang di salah satu desa di Ponorogo.
Bahrun menambahkan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan segala bentuk pengawasan dan pencegahan agar peristiwa politik uang di Pemilu 2019 tidak terjadi lagi pada pemilu 2024.
Hal ini termasuk mengimplementasikan program kerja yang telah disusun dalam mengurangi politik uang.
“Kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat serta partai politik tentang pencegahan politik uang baik ditingkat kabupaten hingga kelurahan dan desa,” imbuhnya, dikabarkan dari antara.
Selain itu, ia juga akan memerintahkan jajaran Panwascam hingga pengawas desa atau kelurahan untuk patroli turun ke bawah guna menggait pengawas partisipatif dari unsur tokoh masyarakat setempat serta memberi pemahaman tentang dampak hukum dari tindakan politik uang.
“Kami akan memberi tugas khusus kepada pengawas desa untuk memetakan orang-orang yang patut diduga pernah dan atau akan melakukan politik uang serta memonitor seluruh pergerakan di masing masing wilayah desa guna menekan politik uang,” katanya. (qq)
