JAKARTA, Harnasnews – Situasi nasional memanas setelah pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR menuai kecaman publik. Ucapan yang dianggap arogan, feodal, dan merendahkan rakyat itu memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Ribuan pendemo turun ke jalan menuntut keadilan dan perbaikan moral para wakil rakyat.
Menanggapi keresahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat khusus bersama pimpinan DPR, MPR, DPD, serta ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Sejumlah anggota DPR menjadi sorotan publik akibat pernyataan mereka yang menyinggung rakyat, di antaranya:
Ahmad Syahroni menyebut rakyat “tolol” ketika merespons kritik soal pembubaran DPR.
Deddy Sitorus menegaskan anggota DPR tidak bisa disamakan dengan rakyat bergaji UMR.
Eko Patrio berjoget dalam sidang paripurna saat membahas kenaikan gaji DPR.
Rahayu Saraswati meminta rakyat tidak bergantung pada negara dalam mencari pekerjaan.
Nafa Urbach mengeluhkan kemacetan menuju gedung DPR ketika menyinggung soal rumah dinas.
Pernyataan itu dinilai publik sebagai simbol kesenjangan sosial antara elite politik dengan masyarakat kecil.
Sikap Tegas Presiden Prabowo
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan:
Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat rakyat dan siap membuka ruang dialog.
Kepolisian diperintahkan memproses aparat yang melakukan pelanggaran secara transparan.
Aksi anarkis, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum tetap dianggap pelanggaran hukum dan akan ditindak tegas.
Masyarakat diimbau menyampaikan aspirasi secara damai tanpa terprovokasi isu makar maupun terorisme.
Respons DPR dan Partai Politik
Sejalan dengan arahan Presiden, pimpinan DPR dan partai politik menyepakati langkah korektif, di antaranya:
Menindak tegas anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan keliru.
Mencabut beberapa kebijakan yang dianggap membebani rakyat, seperti besaran tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Mengintensifkan dialog dengan mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Presiden juga menekankan pentingnya gotong royong dan persatuan bangsa di tengah krisis kepercayaan publik. “Aspirasi rakyat dihormati, tapi kerusuhan dan penjarahan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Bagaimana Kesimpulannya, sedangkan dalam Rapat khusus di Istana Negara menghasilkan kesepakatan untuk beberapa poin. Yang pertama Menghormati aspirasi rakyat dengan membuka ruang dialog terbuka. Dan kedua, mengevaluasi kebijakan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sedangkan Menindak pelanggaran hukum secara transparan tanpa pandang bulu.
Langkah Presiden Prabowo ini menegaskan peran negara dalam meredam gejolak sosial sekaligus melindungi rakyat kecil yang selama ini merasa terabaikan oleh wakilnya di Senayan. (Zulmalik)
