“Jelas dan terang benderang dalam Pasal 22e ayat (1) (mengatur) pemilihan umum sebagai alat demokrasi, (memilih) presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD dilangsungkan 5 tahun sekali,” terang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu.
Tidak hanya itu, UUD 1945 juga tegas mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode selama 5 tahun.
“Konsekuensi dari 5 tahun 2 periode ini memang harus dijalani sehebat apapun presidennya. Begitu dia telah menjalani 2 periode, sehebat apapun dia tidak boleh dipilih (kembali, Red.),” kata Feri.
Jika keinginan memperpanjang masa jabatan presiden diikuti, maka pihak-pihak yang mewujudkan itu secara langsung dan tindak langsung berupaya mengubah pemerintahan demokratis jadi rezim yang otoriter.
Oleh karena itu, Feri meminta Presiden harus tegas menghentikan wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Saran saya, Presiden harus tegas menghentikan (wacana itu). Tidak cukup dengan perkataan, tetapi juga tindakan, misalnya Presiden bisa menyatakan kepada penyelenggara Pemilu segera menentukan tahapan-tahapan Pemilu agar dilakukan proses yang bisa memastikan Pemilu 2024 berlangsung,” terang dia.(qq)
