“Malah saya dengar ada PAUD di sini berkurang anggarannya. Ini kan lucu ya ada duit (dari pusat) mau dikasih di tolak. Terus Punya duit enggak dimanfaatin dikembalikan. Jadi ke depan tidak kita upayakan penyerapan anggaran agar lebih optimal, “ tambah Helena.
Terkait rencana optimalisasi penyerapan anggaran tersebut, mantan pejabat Koordinator Jaksa eselon III Kejaksaan Tinggi Bali ini menegaskan bahwa pemerintah dimungkinkan melakukan diskresi aturan selama tujuannya baik.
“Seperti yang disampaikan Presiden bahwa diskresi pimpinan daerah tidak boleh dipidanakan, kecuali jika ada unsur tindak pidana korupsinya. Oleh karena itu, diskresi pimpinan daerah terkait regulasi monggo (silahkan-red). Jangan ‘digigit’ kalau kata pak Jokowi dalam rakor kemarin,” ucap Helena.
Presiden juga mengamanatkan, agar tidak ada lelang pekerjaan di pertengahan tahun, bahkan lanjut Helena, Presiden menyarankan proses lelang di awal tahun sehingga selesainya bisa tepat waktu diakhir tahun.
“Kalau bisa selesainya malah di pertengahan tahun sehingga bisa dirasakan manfaat pembangunan tersebut oleh masyarakat. Dan saya sudah sdah bicara ke Pemda dan Biro Hukum agar Perda-Perda yang sudah using cepat dihapuskan, ganti yang baru, itu juga seperti yang dikatakan bapak Presiden dengan istilah Omnibuslaw yang artinya penyederhanaan regulasi, bentuknya bisa berupa mencabut beberapa undang-undang untuk kemudian diganti menjadi satu undang-undang yang lebih ramping,” ulas Helena.
Selain itu, Helena juga mengaku telah berkoordinasi dengan BPN. Hal itu terkait dengan penyelematan asset. Karena, menurut dia, satu-satunya lembaga penegak hukum yang memiliki legal standing keperdataan hanya Kejaksaan.
Dia mencontohkan, banyak aset yang harus diselamatkan di Bangka Barat, seperti halnya Kantor Camat Muntok. Atau Mercusuar, yang diklaim milik Sumsel, tapi lokasinya di Bangka Barat.
“Bisa nggak nanti dikoordiansikan dengan Sumsel supaya nantinya jadi milik Bangka Barat, kalau Pemda-nya punya banyak aset, tentunya akan menambah kekayaan daerah, yang diharapkan berdampak pada percepatan pembangunan,” tutupnya. (Ngadianto Asri)
